Diskusi Pendalaman Hutan Adat

Diskusi Pendalaman Hutan Adat

Elpagar 22 Mei 2018, Diskusi Pendalaman Hutan Adat bertempat di Aula BAPPEDA Kab. Sanggau. Peserta kegiatan ini di hadiri oleh 8 SKPD yang terdiri dari  Asisten Setda Kab.Sanggau, Kepala BAPPEDA Kab. Sanggau, Kepala Dinas Lingkungungan Hidup Sanggau, Kepala Dinas Pemerintahan Desa, Kepala Badan Pertanahan Nasional/ BPN Kab. Sanggau, Kepala Unit KPH V Sanggau Barat, Kepala Unit KPH V Sanggau Timur, Kepala Bagian Hukum Pemda Kab. Sanggau. Narasumber dari :Perkumpulan HUMA Jakarta, Dinas Kehutanan Prov. Kalbar, dan Koalisi HAK Kalbar. Tujuan dari kegiatan ini adalah menyampaikan persepsi tentang Hutan Adat pada satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Pemerinthan Daereah Kabupaten Sanggau dan Instansi Terkait. Hasil yang di harapkan: Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten Sanggau dan Instansi terkait dapat memahami Konsepsi mengenai Hutan Adat, Adanya kesamaan persepsi tentang Hutan Adat pada Satuan Kerja (SKPD) Pemerintah  Daerah Kab. Sanggau,  Adanya Laporan Kegiatan. 

Dalam Kegiatan ini materi yang disampaikan oleh Narasumber Perkumpulan HUMA Jakarta Erwin) terkait diskusi pendalaman hutan adat adalah Konsep Hutan Adat dalam Tata Kelola Hutan dan Lahan (TKHL), dimana dalam pembahsan  materi ini membahsa tentang Percepatan Hutan Adat, Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, Enam Janji Nawacita, Berkenaan dengan Masyarakat Adat”Prosedur pengajuan Hutan Adat:Produk Hukum Daerah, Pendaftaran oleh MHA, Verifikasi danValidasi, SK Hutan Adat, Materi ke dua Wewenang dan Tugas Pemerintah (Pemerintah Pusat ,dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota) dalam meresepon Permohonan Penetapan Hutan Adat (Narasumber Dishut Prov Kalbar Felik Belawing ), dimana dalam pembahsan  materi ini membahsa tentang, Dinas Kehutanan mempunyai  Tugas pokok dan fungsi yaitu dalam plaksanaan program Tora dan Perhutanan Sosial, dari Program Perhutanan sosial ini ada 5 skema yang ditawarkan yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Pola Kemitraan. Kewenangan dari Pemerintah Provinsi terutama Dinas Kehutanan di dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi.Kawasan Hutan di Kalbar seluas 8,3 juta HA atau hampir 50% dari luas wilayah Kalbar, yang menjadi kewenangan Pemerintah Kalbar sekitar 45 %, sedangkan kewenangan Pusat di kawaan suaka alam dan kawasan plestaraian alam sebesar 1,6 juta HA atau posisinya sekitar 11,45 % dari 3,8 juta Ha. Terkait dengan program Tora Dinas Kehutanan selamai ini sudah mengidentifikasi 718 Desa yang berada di Kawasan Hutan dan yang baru bisa di verivikasi itu 156, masih ada 562 Desa, untuk Sanggau sendiri di 27 Desa masuk dalam Kawasan Lindung, masuk dalam Kawasan Produksi 97 Desa total 124 Desa yang masuk dalam kawasan hutan idntifikasi yang pernah dilakukan tahun 2014  dan 2017 menjadi harapan kita kedepan nya untuk bisa di identifikasi dan di verifikasi untuk pelepasan kawasan menjadi HPL. Upaya Yang Dilakukan Dinas Kehutanan Prov Kalbar: Identifikasi dan Verifikasi : Mulai tahun 2017 s/d 2018 telah dilakukan kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi potensi hutan adat dalam kawasan hutan negara dan APL di 9 (sembilan) Kabupaten, yaitu Ketapang, Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sekadau, Melawi, Kapuas Hulu dan Sintang. Koordinasi untuk Pengukuhan MHA : Dinas Kehutanan Prov Kalbar membangun koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti KLHK, Pemda Kabupaten, CSO/NGO dan KPH terkait upaya-upaya penetapan potensi hutan adat di 9 (sembilan) Kabupaten, yaitu Ketapang, Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sekadau, Melawi, Kapuas Hulu dan Sintang.Mendorong Pemda Kabupaten, khususnya Bupati dan DPRD untuk menetapkan pengakuan hak-hak komunal MHA terhadap hutan adatnya. Metrei ke tiga Peta Jalan Percepatan Penetpan Hutan Adat Kalbar ( Narasumber Koalisi HAK Kalbar S.Masiun )  dalam pembahsan materi ini membahas terkait KONFLIK TENURIAL, PENYELESAIAN KONFLIK TENURIAL”PERCEPATAN PENETAPAN HUTAN ADAT.

Kesimpulan : Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten Sanggau dan Instansi terkait dapat memahami Konsepsi mengenai Hutan Adat, Adanya kesamaan persepsi tentang Hutan Adat pada Satuan Kerja (SKPD) Pemerintah  Daerah Kab. Sanggau. Menganai tidak lebih lanjut tentang Pemetaan minta bantuan dari dinas Kehutanan Provinsi.   

By admin| June 12, 2018 | Berita . Baru . Artikel . 0 KOMENTAR |

Bagikan :

image

admin

Admin