Lokakarya Hutan Adat Di Sanggau

Lokakarya Hutan Adat Di Sanggau

Elpagar 23 Mei 2018, Lokakarya Hutan Adat bertempat di di Aula Borneo Hotel Meldy Sanggau. Peserta kegiatan ini dihadiri oleh Camat, Kapuas, Perwakilan Camat Tayan Hilir, Perwakilan Masyarakat Adat Dusun Sanjan Desa Sungai Mawang, Perwakilan Masyarakat Adat Dusun Sei. Langir Desa Mengkiang, Ketua BPD Sei. Mawang, Kepala Desa Mengkiang, Ketua BPD Desa Mengkiang, DAD Kab. Sanggau, Ketua YPSBK Kab. Sanggau, DAD Kec. Kapuas. Narasumber terdiri dari : Perkumpulan HUMA Jakarta, Dinas Kehutanan Prov. Kalbar, Kepala BAPPEDA Kab. Sanggau, Koalisi HAK Kalbar, serta Tim Elpagar sebagai panitia dalam penyelenggaraan kegiatan Lokakarya Hutan Adat.

Tujuan Menyiapkan perencanaan aksi bersama atau rencana tindak lanjut untuk advokasi Hutan Adat guna mendorong percepatan penetapan Hutan Adat di Kabupaten Sanggau umumnya dan khususnya di Desa Subah, Kec. Tayan Hilir, di Dusun Sanjan Desa Sei. Mawang Kec. Kapuas, dan di Dusun Sei. Langir Desa Mengkiang Kec. KapuasHasil yang di harapkan:  Adanya perencanaan aksi bersama atau rencana tindak lanjut untuk advokasi Hutan Adat guna mendorong percepatan Penetapan Hutan Adat di Kab. Sanggau umumnya dan khususnya di Desa Subah Kec. Tayan Hilir, di Dusun Sanjan Desa Sei. Mawang Kec. Kapuas dan di Dusun Sei.Langir Desa Mengikang Kec. Kapuas. Adanya Laporan Kegiatan.

Dalam kegiatan Lokakarya Hutan Adat ini ada beberapa materi yang di sampaikan oleh Narasumber yaitu : Perkembangan Perhutanan Sosial (PS) di Indonesia Khususnya Skema Hutan Adat (Narasumber Perkumpulan HUMA Jakrta Erwin), PerhutananSosial : Hutan adat yang sudah ditetapkan adalah 22.073,84.Angka tersebut relative lebih kecil disbanding skema perhutanan social lainnya. HD mencapai 772.601,21, HKM 323.558,67; HTR 250.574,74; Kemitraan kehutanan 4.378,28. Apresiasi Penetapan hutan adat adalah pertama kali dalam sejarah Indonesia. Kritik Luasan Hutan Adat yang ditetapkan relative masuk sedikit ketimbang skema perhutanan social lainnya, proses pembentukan produk hukum daerah yang lama, dan proses penetapan yang birokratis. Melihat kritik terhadap penetapan hutan adat tersebut, maka CSO mendorong KLHK untuk mengambil langkah-langkah progresif dalam percepatan penetapan hutan adatRapat Pertama Pada Jumat, 10 November 2017 dengan agenda membahas: 1.) tata laksana percepatan hutan adat, 2.) Peta-peta wilayah adat yang telah  disampaikan oleh BRWA kepada KLHK, 3.)perencanaan rapat koordinasi lintas kementrian. Rapat persiapan Merumuskan teknis kegiatan, kerangka acuan, kesepakatan apa yang akan dihasilkan, dan cara menghasilkannya pada minggu terakhir November 2017 – Desember 2017. Diskusi Kelompok Terpumpun Merumuskan teknis kegiatan, kerangka acuan, kesepakatan apa yang akan dihasilkan, dan cara menghasilkannya pada minggu terakhir November 2017 – Desember 2017. Pra Rakornas 13 Januari 2018 bertempat di KLHK. Agenda kegiatan dalampra-rapat koordinasi ini adalah penjabaran dari Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan, dan BRWA terkaitdengan agenda rapat kordinasi kepada Pemerintah Daerah. Rakornas Hutan Adat 23-24 Januari 2018, rapat dua hari in menghasilkan berita acara berdasarkan region. Kolaborasi Cso dan Pemerintah dalam mendorong percepatan penetapan hutan adat di Provinis Kalimantan Barat (Narasumber Koalisi HAK Kalbar Masiun) MK N0. 35.2012 MENETAPKAN MASYARAKAT ADAT SEBAGAI SUBYEK HUKUM SKEMA PERHUTANAN SOSIAL: Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HkM), Hutan Tanaman Rakyat (HTR),  Kemitraan Kehutanan (KK), HutanAdat (HA) RUANG HIDUP RAKYAT… Luas Kalbar 14,7 juta HA, 4,5 juta HA Sawit, 2,7 juta HA Tambang, 1,3 juta HA HPH, 3,2 juta  HA HTI, Wilayah kelola rakyat tinggal  3 juta hektar, Luas total ijin 11,7 juta hektar. Hasil Diharapkan: Ada identifikasi MHA dan potensi hutan adat di 13 kab/kota,Pengorganisasian komunitas di 13 kab/kota,  Ada peta indikatif usulan hutan adat di Kalimantan Barat, Berkurangnya konflik tenurial di wilayah masyarak atadat;, Terbitnya PERDA MHA di tingkat provinsi dan 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat, Adanya SK kepala daerah tentang hutan adat yang berada di luar kawasan hutan, Terintegrasinya peta wilayah adat dan hutan adat ke dalam petatata ruang wilayah kabupaten/kota dan provinsi Kalimantan Barat. Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan penetapan hutan adat (Narasumber Dinas Kehuatanan Provinsi Kalimantan Barat Felix Belawing ). PENETAPAN HUTAN ADAT, Dasar Hukum : PUTUSAN MK NO. 35/PUU-X/2012 tentang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; bahwa hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah MHA (Pasal 1). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 34 tahun 2017 tentang Pengakuan dan Pelindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan No 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Verifikasi dan Validasi Hutan Hak. PENETAPAN HUTAN ADAT PADA KAWASAN HUTAN NEGARA MHA/Dinas Kehutanan Prov Kalbar : Kalbar melakukan identifikasi terhadap MHA dan hutan adatnyaDinas Kehutanan Prov Kalbar melakukan koordinasi dengan pihak terkait (CSO, KPH dan pemda kabupaten). Permohonan Penetapan Areal Hutan Adat : Melampirkan Perda Pengakuan MHA,  SK/ Perbup tentang MHA dan hutan adatnya beserta Peta Wilayah Adat yg di ttd Bupati. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan : Melakukan verifikasi lapangan. Tim Verifikasi (PKTHA, BPSKL, Dishut Prov, BPKH, KPH dan Pemda Kabupaten) . Validasi hasil verifikasi. 

PENETAPAN HUTAN ADAT DI LUAR KAWASAN HUTAN NEGARA/APL MHA/Dinas Kehutanan   Prov Kalbar : Dinas Kehutanan Prov Kalbar melakukan identifikasi terhadap MHA dan hutan adatnya Dinas Kehutanan Prov Kalbar melakukan koordinasi dengan pihak terkait (CSO, KPH dan pemda kabupaten). Permohonan Penetapan Areal Hutan Adat : Melampirkan SK/Peraturan Bupati tentang MHA dan hutan adatnya Peta Areal Hutan Adat. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Melakukan verifikasi lapangan. Tim Verifikasi (PKTHA, BPSKL, Dishut Prov, BPKH, KPH dan Pemda Kabupaten) Validasi hasil verifikasi.

Hasil dari Lokakarya ini, Penyusunan Aksi Bersama dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Mendorong Percepatan Penetapan Hutan Adat di Kabupaten Sanggau 

No

RTL

Keterangan

1

Pembenahan Dokumen :   

                 a. Sejarah Masyarakat Hukum Adat

                 b. Wilayah Adat

                c. Hukum Adat

                d. Bahasa

               e. Harta Kekayaan dan atau  Benda Adat

               f. Kelembagaan/System Pemerintahan Adat

2 Bulan (Juni-Juli)

2

Pemetaan/Update Pemetaan

1 Bulan (Agustus)

3

Tahapan Pengajuan Ke Bupati

Bulan Agustus

4

Tahapan Pengajuan dari Bupati Ke Kementrian  Lingkungan Hidup ( Jadwal Pemda)

 

By admin| July 02, 2018 | Berita . 0 KOMENTAR |

Bagikan :

image

admin

Admin