Sekolah Demokrasi adalah suatu program belajar formal untuk masyarakat berdasarkan prinsip pendidikan andragogi dan dialogis dari interaksi sesama peserta, narasumber, dan fasilitator untuk melewati proses transformasi menjadi masyarakat yang lebih demokratis serta berbasis kearifan lokal. Sekolah Demokrasi adalah tempat belajar seperti lembaga-lembaga pendidikan dan sekolah-sekolah, bukan kantor pemerintah, kantor bisnis, sekretariat partai atau ormas. Para pesertanya berangkat dari keempat unsur masyarakat, yaitu birokrat, pengusaha, politisi dan masyarakat sipil. Keikutsertaan dan peranan keempat kalangan tersebut dalam Sekolah Demokrasi dimaksudkan agar keempat pilar demokrasi ini berkesempatan untuk saling memahami, belajar dan meluaskan perspektif masing-masing, tentang demokrasi dan berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat.
Sekolah Demokrasi di Kabupaten Sanggau merupakan kerjasama Lembaga Pemberdayaan Pergerakan Rakyat Kalimantan Barat (Elpagar), Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID Jakarta) didanai oleh Partnership for Governance Reform in Indonesia atau lebih sering disebut dengan Kemitraan Indonesia, berusaha untuk mengambil peran dalam menerjemahkan pentingnya demokrasi substansial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi prosedural, untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat seutuhnya. Hal ini dilakukan dengan menyelenggarakan sebuah proses pendidikan partisipatif dan metodik selama satu tahun yang diharapkan mampu menghasilkan agen-agen perubahan yang hidup di masyarakat khususnya di Kabupaten Sanggau.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masyarakat Sanggau yaitu pada angka yang lebih rendah dari IPM Kabupaten atau Pemkot tertinggi yaitu Pontianak. Data lain yang dapat menjadi acuan adalah fakta kemiskinan absolut. Kabupaten Sanggau memiliki 111 desa miskin (BPS Kalbar 2008). Hal ini berarti 69% desa yang ada di Sanggau adalah desa miskin. Hal ini dikarenakan kondisi infrastruktur pedesaan yang terbatas menyebabkan sebagian besar desa di Kabupaten Sanggau mengalami keterbatasan akses dan dikategorikan masih tertinggal. Tetapi pada Pemilihan Umum, baik Pilgub, Pilbup, Pilpres dan Pileg, Kabupaten Sanggau memiliki partisipasi pemilih rata-rata diatas 75%. Hal ini paling tidak menunjukan bahwa masyarakat Sanggau memahami pentingnya Pemilu sebagai proses berdemokrasi.
Sebelum hadir di Kabupaten Sanggau program Sekolah Demokrasi telah dilaksanakan di lima Provinsi semenjak tahun 2007, antara lain pada Provinsi Banten di Kota Tangerang, Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Malang dan Kota Batu, Provinsi Sumatera Selatan di Kabupaten Banyuasin dan Ogan Hilir, Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Jeneponto dan Pangkep, Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Lembata dan Belu. Adapun pada tahun 2010/2011, KID mendorong munculnya Sekolah Demokrasi pada tiga Provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Sanggau, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam di Kabupaten Lhoksumawe, Provinsi Papua Barat di Wamena.
Target peserta Sekolah Demokrasi adalah para pemuda dan pemudi domisili kabupaten Sanggau berusia antara 21 – 40 tahun diharapkan dapat mewakili komponen lembaga politik, birokrasi, komunitas bisnis dan komponen masyarakat sipil. Proses belajar Sekolah Demokrasi di Kabupaten Sanggau akan diselenggarakan dalam dua macam bentuk kegiatan, yakni aktivitas inclass dan aktivitas outclass yang akan dilakukan selama satu tahun. Untuk kegiatan di luar kelasnya selain menggunakan dasar pendidikan partisipatif dan dialogis, para peserta juga didorong untuk menguasai keterampilan, misalnya keterampilan untuk menjadi seorang narasumber atau fasilitator pada kegiatan pendidikan politik di masyarakat.
Peserta belajar berlokakarya, talkshow, kampung meeting, audiensi, studi kasus atau kunjungan lapangan, dimana para peserta bisa melihat dan mengetahui secara langsung apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Selain itu peserta juga akan mendapatkan pelatihan tentang jurnalistik, mengenai teknis-teknis penulisan, baik menulis berita atau membuat reportase. agar para peserta tidak bosan dan dapat memahami apa yang disampaikan oleh para narasumber, diadakan diskusi, menonton film, dan saling bertukar informasi dan pengalaman.
Sekolah Demokrasi Kabupaten Sanggau ini diluncurkan pada tanggal 14 Oktober 2010 di Grand Narita Hotel Sanggau. Peluncuran dan peresmian dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Sanggau Bapak Paolus Hadi S.IP, yang ditandai dengan pemukulan gong sebanyak tujuh kali tanda sekolah ini resmi dibuka. Para pihak menyambut baik adanya Sekolah Demokrasi ini, wakil bupati sendiri berharap dengan adanya sekolah demokrasi di Kabupaten Sanggau ini bisa membawa angin segar pada iklim demokrasi di Indonesia pada umumnya, dan menciptakan agen perubahan pada khususnya.
Pelaksanaan Sekolah Demokrasi berupa aktivitas inclass dan outclass perdana dimulai pada Januari 2011 dan berakhir pada Desember 2014. Pada setiap akhir tahun ajaran, peserta dinyatakan lulus lewat inaugurasi. Sekolah Demokrasi Kabupaten Sanggau telah menghasilkan empat angkatan sekaligus alumni, yang telah bergabung dalam Komite Komunitas Demokrasi Sanggau (KKDS).
https://drive.google.com/file/d/1ooRggMAd63KEPFmNdUTS5uPAOPpV1DJo/view?usp=sharing
Leave a Reply